Share article
Print article
Perempuan, lansia, dan orang dengan disabilitas-terutama di Indonesia Timur-mengalami beban lebih berat akibat krisis iklim.
Kebijakan iklim di Indonesia masih top-down dan mengabaikan realita di lapangan.
Strategi adaptasi iklim mestinya mengintegrasikan praktik komunitas lokal ke dalam kebijakan.
Banjir, panas ekstrem, kekeringan panjang, gagal panen kini semakin sering dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, dampak krisis iklim ini tidak dirasakan secara merata.
Penelitian saya (2024) bersama tim Monash University melalui proyek Model of Future-proofing for Climate Resilience by Engaging Communities (MoFCREC) menemukan bahwa di banyak daerah di Indonesia, khususnya Indonesia Timur, perempuan, lansia, dan orang dengan disabilitas menghadapi beban yang lebih berat dibanding kelompok masyarakat lainnya.
Namun, riset kami menemukan, kelompok-kelompok yang paling terdampak ini pula yang paling sering luput dari perhatian kebijakan iklim nasional.
Ironisnya, di tengah keterbatasan dukungan struktural, justru komunitas-komunitas lokal ini juga yang mengembangkan berbagai strategi ketahanan iklim secara mandiri.
Read more:
Kisah perempuan Muara Gembong bertahan di tengah abrasi
Kami bersama tim peneliti dari MoFCREC melakukan penelitian di tiga wilayah Indonesia, yakni Lombok (Nusa Tenggara Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan) selama Maret – Mei 2024.
Tiga wilayah ini kami pilih karena merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan pola hujan, kekeringan berkepanjangan, banjir, hingga abrasi laut.
Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), metode penelitian partisipatif yang melibatkan komunitas secara langsung dalam diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, kami mendengar pengalaman warga secara langsung.
Dari penelitian tersebut, kami menemukan pola tantangan yang konsisten di berbagai wilayah penelitian: perubahan iklim tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat sehari-hari.
Bagi kelompok perempuan, perubahan iklim berarti tambahan beban kerja. Di Lombok misalnya, kekeringan di musim kemarau acap menyebabkan kelangkaan air bersih. Akibatnya, masyarakat-mayoritas perempuan-terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menyiram lahan pertanian mereka.
Sementara untuk keperluan domestik seperti mandi dan mencuci, warga biasanya berupaya memanfaatkan air dari fasilitas umum seperti masjid dan musala.
Saat kemarau panjang, air menjadi sangat langka. Kami harus pergi jauh untuk mendapatkan air minum. Bahkan, kami harus membeli air seharga Rp12 ribu per galon selama kemarau panjang tersebut. -salah satu informan.
Suhu panas ekstrem dan cuaca yang berubah-ubah berdampak langsung pada kondisi kesehatan warga, terutama yang sudah berusia lanjut. Banyak lansia mengeluhkan sakit kepala, demam, batuk, atau kelelahan akibat suhu yang terlalu tinggi.
Sementara itu, akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan masih terbatas. Fasilitas kesehatan terdekat umumnya hanya puskesmas pembantu dengan fasilitas minim.
Kami pun menemukan banyak lansia yang bukan peserta BPJS aktif, sehingga tidak bisa berobat gratis di fasilitas kesehatan yang tersedia. Akibatnya, ketika masalah kesehatan kambuh, mereka berobat ke mantri (praktik kesehatan informal) dengan biaya sekitar Rp100 ribu per kunjungan.
Biaya ini sangat berat, mengingat pendapatan harian mereka sering kali lebih rendah dari angka tersebut.
Sementara bagi petani, pola cuaca yang semakin sulit diprediksi membuat mereka kesulitan menentukan waktu tanam dan meningkatkan risiko gagal panen. Akibatnya, pendapatan keluarga menurun.
Krisis iklim membuat kondisi ekonomi keluarga semakin tertekan. Saat pendapatan menurun sementara harga kebutuhan pokok naik, banyak keluarga akhirnya terjebak dalam siklus utang demi bertahan hidup atau agar bisa menanam kembali.
Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi ini tidak berhenti di soal uang, tetapi juga memicu konflik rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.
Pada akhirnya, krisis iklim memperparah ketimpangan sosial dan relasi kuasa yang sudah ada, terutama terhadap perempuan.
Read more:
Inisiatif pembangunan ramah lingkungan tanpa meminggirkan perempuan: Cerita dari 7 kota
Meski menghadapi tantangan kompleks yang berlapis, komunitas tempat kami melakukan penelitian tidak pasrah dengan keadaan. Justru di tengah keterbatasan, muncul berbagai inisiatif lokal.
Untuk membantu keluarga tetap memiliki sumber pendapatan ketika cuaca ekstrem menggagalkan panen atau hasil tangkapan laut menurun, kaum perempuan mencari sumber ekonomi alternatif untuk memastikan dapur tetap mengepul.
Di luar aktivitas utama seperti bertani dan melaut, mereka mengembangkan usaha rumahan, antara lain produksi makanan ringan seperti kerupuk, keripik, dan abon ikan serta udang. Ada juga yang menjalankan usaha kerajinan, bekerja sebagai tukang pijat atau menjadi tukang masak tambahan pada acara-acara desa.
Solidaritas sosial menjadi pilar penting. Nelayan bekerja bersama dan berbagi hasil tangkapan. Komunitas membangun usaha kolektif untuk saling menopang.
Di beberapa wilayah, koperasi lokal membuka peluang ekonomi di tingkat desa, membuat warga tidak perlu pindah ke kota untuk mencari pekerjaan.
Praktik keagamaan dan spiritual menjadi sumber kekuatan mental tersendiri bagi masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian akibat krisis iklim.
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ketahanan iklim di Indonesia bukan hanya konsep abstrak atau soal teknologi, melainkan hidup dalam praktik sehari-hari yang dijalani masyarakat.
Walaupun komunitas lokal sudah mengembangkan banyak cara beradaptasi secara mandiri, upaya-upaya ini jarang diakui atau dimasukkan ke dalam kebijakan adaptasi iklim nasional.
Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan yang cenderung top-down (dari atas ke bawah), berbasis pendekatan teknis dan indikator makro.
Akibatnya, solusi yang dimunculkan selalu infrastruktur berskala besar, kurang menangkap realitas, pengetahuan, dan praktik yang hidup di tingkat komunitas.
Ada jurang yang besar antara perencanaan kebijakan dan kenyataan di masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan seperti perempuan, lansia dan orang dengan disabilitas. Akhirnya, warga tetap harus berjuang sendiri dengan sumber daya terbatas, tanpa dukungan berkelanjutan.
Temuan MoFCREC menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan strategi adaptasi menghadapi krisis iklim. Masalahnya ada pada sistem yang kurang mampu mengenali, mendukung, dan memperkuat apa yang sudah dikerjakan masyarakat.
Mengintegrasikan praktik komunitas ke dalam kebijakan adaptasi bukan berarti menggantikan peran negara, melainkan membuat kolaborasi dengan masyarakat yang menjadi aktor utama, bukan sekadar penerima bantuan.
Dengan begitu, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil, tepat sasaran, dan efektif.
Source link
